PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XXIII TAHUN 2025
Rabu, 17 September 2025 19:37 WIB. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XXIII TAHUN 2025
Rabu, 17 September 2025 19:37 WIB. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XXIII TAHUN 2025
Rabu, 17 September 2025 19:37 WIB. PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN DAN PENGUSULAN CALON HAKIM AD-HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TAHUN 2025
Rabu, 17 September 2025 19:37 WIB. PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2025
Rabu, 17 September 2025 19:37 WIB. PENYAMPAIAN RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2025 - 2029
Rabu, 17 September 2025 19:37 WIB. UNDANGAN MONITORING EVALUASI PELAPORAN DATA NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025
![]() |
![]() |
![]() |
||
Brosur Pelayanan Pidana |
Brosur Pelayanan Perdata |
Brosur Pelayanan Hukum |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Aplikasi E-Court |
Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) |
Aplikasi Eraterang |
Silakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri Kasongan.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Kasongan
Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda juga dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan meng-click tombol di bawah
Putusan Pengadilan Negeri Kasongan yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik
Silakan Klik Informasi Perkara Banding di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
![]() Syarat & Tata Cara
Pengaduan Syarat dan tata cara pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan Selengkapnya |
![]() Prosedur Pelayanan
Permintaan Informasi Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan Selengkapnya |
![]() Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tak Mampu Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Selengkapnya |