AREA V

Dorong Predikat WBK, Pengadilan Negeri Kasongan Gelar Kuesioner Uji Publik

Pengadilan Negeri Kasongan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan birokrasi yang bersih dari praktik korupsi. Sebagai bagian dari langkah nyata tersebut, Pengadilan Negeri Kasongan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Lanjut Baca

Area V Penguatan Pengawasan

Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Satker Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.
Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara.
Mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan.
Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Indikator yang wajib dilakukan untuk mengukur pencapaian Penguatan Pengawasan adalah:

1 Pengendalian Gratifikasi

1.a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

Jawaban A. Public campaign telah dilakukan secara berkala

1.b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

Jawaban A. Unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

2 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2.a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

Jawaban B. Unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

2.b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

Jawaban B. Unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

2.c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

Jawaban B. Unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

2.d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

Jawaban A. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

3 Pengaduan Masyarakat

3.a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

Jawaban B. Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

3.b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Jawaban A. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja

3.c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

Jawaban A. Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan

3.d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Jawaban A. Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja

4 Whistleblowing System (WBS)

4.a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi?

Jawaban Ya, Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja

4.b. Whistle Blowing System telah diterapkan

Jawaban A. Unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

4.c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

Jawaban A. Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan

4.d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

Jawaban A. Seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja

5 Penanganan Benturan Kepentingan

5.a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

Jawaban Ya, Unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

5.b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan /internalisasi

Jawaban A. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/ diinternalisasikan ke seluruh unit kerja

5.c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

Jawaban A. Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja

5.d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

Jawaban A. Penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja

5.e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

Jawaban A. Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja

6 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai

6.a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Jawaban B. Jumlah yang sudah melaporkan

6.b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Jawaban B. Jumlah yang sudah melaporkan (Lengkap)

Dorong Predikat WBK, Pengadilan Negeri Kasongan Gelar Kuesioner Uji Publik

Area V Penguatan Pengawasan

Berita Mahkamah Agung

UNDANGAN MONITORING EVALUASI PELAPORAN DATA NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025

PENYAMPAIAN RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2025 - 2029

PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2025

Pengumuman Mahkamah Agung

PENGISIAN JABATAN KESEKRETARIATAN PADA SATUAN KERJA BARU PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2026

PELAKSANAAN UJIAN DINAS ELEKTRONIK (E-EXAM) TAHUN ANGGARAN 2026 GELOMBANG II

PENGISIAN APLIKASI E-MONEV BAPPENAS 2026 BERDASARKAN PP 39/2006 TRIWULAN III TA 2026

Pencarian