Struktur Pelaksana PPID






2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Prosedur Biasa
3. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Prosedur Khusus
4. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik oleh Atasan (PPID)
5. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
1. Petugas Meja PTSP Kepaniteraan menerima permohonan permintaan informasi dengan keberatan dari Pemohon.
2. Mencatat permohonan informasi dengan keberatan dalam register
3. Meneruskan permohonan informasi kepada PPID.
4. PPID melakukan telaah terhadap informasi yang diminta.
5. Menyiapkan informasi sesuai dengan permintaan Pemohon.
6. Menyerahkan informasi yang diminta melalui Meja PTSP
7. Pengarsipan
1. Petugas Meja PTSP Kepaniteraan menerima permohonan permintaan informasi dari Pemohon.
2. Mencatat permohonan informasi dalam register
3. Menyiapkan informasi sesuai dengan permintaan Pemohon
4. Menyerahkan informasi yang diminta melalui Meja PTSP
5. Pengarsipan
|
![]() |
![]() |
||
| Brosur Pelayanan Pidana |
Brosur Pelayanan Perdata |
Brosur Pelayanan Hukum |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Aplikasi E-Court |
Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) |
Aplikasi Eraterang |
Silakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri Kasongan.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Kasongan
Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda juga dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan meng-click tombol di bawah
Putusan Pengadilan Negeri Kasongan yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik
Silakan Klik Informasi Perkara Banding di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
|
Syarat & Tata Cara
Pengaduan Syarat dan tata cara pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan Selengkapnya |
Prosedur Pelayanan
Permintaan Informasi Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan Selengkapnya |
Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tak Mampu Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Selengkapnya |